Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode – UUD 1945 hanya mengatur masa jabatan presiden untuk dua periode, dan perubahannya sedang dalam pembahasan. Persoalan ini semakin serius ketika pembahasan amandemen UUD 1945 berujung pada usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Sumber : nasional.kompas.com

artscouncilofneworleans – Ini berawal dari pernyataan politikus Amien Rais yang mengatakan bahwa rezim Joko Widodo atau Presiden Jokowi akan memperlancar rencana tersebut.
Pertanyaan untuk memimpin tiga periode baru-baru ini muncul.

Salah satunya Bambang Soesatyo atau Bamsoet, ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia menolak soal perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode.

“Dua batasan masa jabatan terbesar adalah untuk mencegah Indonesia terhindar dari ketidakpastian kepresidenan seperti di masa lalu. Sekaligus juga untuk memastikan kaderisasi para pemimpin negara dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tiang kepemimpinan dapat terus beroperasi, tidak hanya berhenti di depan satu orang. Mundur. ”Bamsoet, Senin 15 Maret 2021.

Mahfud Md, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) juga memberikan pernyataan. Dia mengatakan, pemerintah tidak pernah menyebut presiden tiga kali.

Mahfud menilai, ini adalah masalah yang diselesaikan parpol dan Musyawarah Rakyat (MPR).

Berikut Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode yang dirangkum liputan6.com:

1. Mahfud Md

Sumber : cnnindonesia.com

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan, tiga periode jabatan presiden dan Musyawarah Rakyat (MPR) adalah urusan partai politik.

Mahfud menilai hal itu tidak pernah dibahas di internal pemerintahan Joko Widodo atau Presiden Jokowi.

Soal masa jabatan presiden tiga kali, ini soal parpol dan MPR. Ya, kabinet tidak pernah jadi topik kekayaan. Ini bukan bidang. Ini soal parpol, apakah mereka bersedia. berubah atau tidak, “ujarnya, 15 Maret lalu di Jakarta, Senin.

Mahfud mengatakan, seperti dikatakan Jokowi, partai yang mengajukan dua kali Jokowi sebagai presiden memiliki dua alasan: tidak ingin membully atau menyenangkan mereka.

Dia menjelaskan: “Itu yang dikatakan Park Chokovi, jadi jangan seret ke kabinet. MPR dan berbagai partai politik sedang membicarakan masalah ini. Ini hak mereka.”

Baca juga : Fakta Kasus Pembunuhan Berantai di Bogor

2. Bamsoet

Sumber : finance.detik.com

Bamsoet memastikan tidak ada pembahasan di MPR di lingkungan RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden dari dua menjadi tiga periode.

Masa jabatan Presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali setelah itu ke jabatan yang sama hanya satu masa “Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945,” Bamsoet, Senin 15 Maret 2021 Dikatakan di Jakarta.

Politikus Golkar itu mengingatkan publik soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jangan sampai masalah ini menjadi masalah konflik dan perpecahan etnis.

Bansoutt menyimpulkan: “Mempertahankan stabilitas politik yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan. Seharusnya tidak diganggu oleh propaganda dan agitasi selama masa kepresidenan.”

3. PKS: Sangat Berbahaya bagi Demokrasi

Sumber : liputan6.com

Melihat respon masyarakat terhadap isu usulan amandemen UUD 1945 yang semakin sengit sehingga menimbulkan diskusi tentang pembagian masa jabatan presiden menjadi tiga periode, elit politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi hal tersebut.

Ketua Partai Pekerja Kurdistan dari Partai Progresif Demokratik ini menegaskan bahwa untuk sistem presidensial, membahas masa jabatan presiden tiga periode adalah masalah yang sangat berbahaya.

Saat dikonfirmasi pada Senin, 15 Maret, Maldani mengatakan: “Ini sangat berbahaya. Rakyat dan kita semua memiliki kewajiban untuk menentang gerakan, gagasan dan konsep untuk masa jabatan presiden tiga periode, karena ini bertentangan dengan reformasi. Dan mungkin melumpuhkan. demokrasi kita. “.

Mardani mengingatkan, Presiden Jokovy pernah menyatakan menolak bicara soal masa jabatan presiden tiga kali dalam Pilpres 2019.

Namun, dia mengatakan beberapa pihak di sekitar Jokowi ingin mengangkat masalah tiga istilah tersebut. Selain itu, lanjut dia, jumlah partai oposisi dan koalisi sangat timpang.

Dia mengatakan: “Beberapa partai politik secara alami akan berpikir bahwa ada peluang, karena keseimbangan antara oposisi dan koalisi sangat timpang. Apalagi ada gerakan Demokrat yang ingin dikooptasi atau dikooptasi.” .

4. PDIP: Presiden 2 Periode Sudah Ideal

Sumber : liputan6.com

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengaku selama ini tidak pernah ada agenda untuk membahas rencana tiga periode presiden.

Basarah juga mengklaim, selama ini pihaknya masih menyetujui masa jabatan presiden hanya untuk dua periode. Menurutnya ini ideal dan tidak perlu diubah.

Ia mengatakan: “Untuk PDIP, masa jabatan presiden dua periode saat ini sudah ideal dan tidak perlu diubah lagi.” Ujarnya, Ahad, 14 Maret 2021.

Meski demikian, menurutnya setiap pergantian kepemimpinan nasional menuntut keberlangsungan pembangunan nasional. Karena itu, kata dia, visi, misi, dan rencana pembangunan tidak bisa tergantikan saat berganti pemimpin.

“Hanya saja setiap perubahan kepemimpinan nasional perlu menentukan keberlangsungan pembangunan nasional, agar presiden tidak merubah visi, misi, dan rencana pembangunannya. Model pembangunan nasional seperti itu seperti tari poco-poco,” Dia berkata.

Baca juga : Sederet Fakta KLB Demokrat Diwarnai Bentrokan Usai Penetapan Moeldoko

5. Wakil Ketua MPR: Setuju, Asal Kehendak Rakyat

Sumber : timesindonesia.co.id

Kasus lain Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid. Dia mengaku setuju dengan pernyataan tentang masa jabatan presiden tiga periode, tapi perhatikan.

Dalam konfirmasinya pada Senin, 15 Maret 2021, Jaziruer mengatakan: “Selama itu mencerminkan keinginan rakyat, kami setuju.”

Meski begitu, kata dia, parpolnya, PKB tidak pernah membahas, apalagi menentukan sikapnya terhadap masa jabatan presiden tiga tahun. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan sikap pribadinya.

Dia berkata: “PKB belum membahas ini.”